 |
| AYAH MIN COT TRUENG dan TGK FAISAL ALI |
SAMUDERAPOS.COM| BANDA ACEH - Ulama Aceh sepakat menolak rencana hadirnya kembali bank konvensional. Karena dinilai melenceng dari tatanan penerapan Syariat Islam di bumi serambi mekkah.
Apabila ada instrumen yang tidak lengkap, maka instrumen tersebut yang kita lengkapi dalam sistem perbankan Syariah, bukan malah menghadirkan kembali bank konvensional. Misalnya kita kutip dari salah satu pribahasa, " muka jelek, jangan cermin yang dipecah "Pasca diterapkan Undang undang syariat Islam di Aceh, semua sistem perbankan harus syariah. Ini satu kemajuan bagi Aceh tanah mulia, karena transaksi keuangan yang kita lakukan tidak mengandung unsur ribawi dan selalu dalam keberkahan.
Demikian diutarakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali dan Pimpinan Dayah di Cot Trueng, Almukarram Tgk Muhammad Amin atau yang sering disapa Ayah Min Cot Trueng.
Tgk Faisal Ali mengatakan MPU Aceh merupakan lembaga pemerintahan yang diamanahkan dalam undang-undang untuk menjaga agama dan syariah yang ada di bumi Aceh, saya sangat menyesalkan statemen Taufiqulhadi, argumentasi yang beliau bangun tidak beralasan, tegasnya
Seharunya, para tokoh partai politik di Aceh lebih memikirkan bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh lebih kaffah, Jangan mendorong pelaksanaan syariat Islam di bumi Aceh semakin terkikis. Saya pikir argumentasi yang dibagun oleh Taufiqulhadi tidak tepat.
Hal senada juga disampaikan Ketua Majelis Pengajian Tastafi Aceh Tgk H Muhammad Amin Daud (Ayah Cot Trueng).
Dalam pengajian Tastafi di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat malam, 28 Oktober 2022, Ayah Cot Trueng mengatakan, gagasan untuk mengembalikan perbankan konvensional tersebut harus betul-betul dibendung.
"Kita harus bersatu agar bank riba tidak ada lagi hadir di Aceh. Tapi jika kita masih plin-plan maka mungkin saja bank riba dihadirkan kembali ke bumi Aceh, Nauzubillahi Min Zalik," ujarnya.
Ayah Min juga mengakui bahwa perbankan syariah di Aceh saat ini memang masih banyak kekurangan yang kadangkala sering mengarah seperti praktik bank konvensional.
"masyarakat Aceh harusnya sangat bersyukur dengan adanya perbankan syariah di Aceh setidaknya praktik riba yang mana hukumnya dosa besar dapat berkurang". cetus Ayah Min, jebolan Alumni dayah Mudi Mesra Samalanga
Ayah Min menambahkan, persoalan tersebut dapat diperbaiki dengan cara mengikutsertakan peran pemerintah, pemikir Islam dan ahli ekonom. Di mana masing-masing dari mereka bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki apa yang kurang dari perbankan syariah tersebut dengan tujuan menciptakan perbankan syariah yang benar benar syariah secara totalitas.
"Itu kan masih bisa diupayakan untuk diperbaiki agar betul-betul bersyariah sesuai dengan harapan Islam dan jauh dari kezaliman," tutup Tgk Muhammad Amin di depan ribuan jamaah mesjid raya Baiturrahman Banda Aceh.
Sementara itu, awal mula timbul polemik bank konvensional diminta hadir lagi di Aceh yaitu diutarakan oleh Ketua DPW Partai NasDem Aceh, Teuku Taufiqulhadi meminta pemerintah pusat untuk menghadirkankan kembali Bank konvensional di bumi Aceh.
Ketua DPW Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi mengatakan dari data statistik terkini, Aceh masih menjuarai sebagai provinsi termiskin se-pulau Sumatra, pertumbuhan angka ekonomi pun terlihat rendah dibandingkan dengan rata rata pertumbuhan Nasional. Jumat, 28 Oktober 2022.
Taufiqulhadi menambahkan, "ketidakhadiran bank bank konvensional membuat prosesi kegiatan ekonomi rakyat terganggu, pasalnya para pengusaha Aceh gagal membuat perencanaan perusahaan mengingat dukungan perbankan syariah yang tidak maksimal", Ia menilai, apabila permasalahan ini tidak segera diatasi pertumbuhan ekonomi di Aceh Akan semakin tenggelam.
"Secara simbolis perbankan syariah di Aceh memang terlihat sangat baik. Akan tetapi itu semua tidak dapat menutupi segala bentuk kekosongan yang di tinggalkan bank konvensional. Seandainya Perbankan konvensional kembali hadir, perbankan syariat pun akan cepat belajar dan menjadi lebih baik". Ujar Taufiqulhadi.
Taufiqulhadi berharap, campur tangan dan sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membawa dampak pertumbuhan perekonomian Aceh pulih kembali. (SP/IHSAN)