 |
| Rencana koalisi besar ini muncul saat acara silaturahmi lima parpol anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhir pekan lalu. |
JAKARTA | SAMUDERAPOS.COM -- Belakangan mencuat wacana koalisi besar, diawali dari pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan sejumlah ketua umum parpol.
Rencana koalisi besar ini muncul saat acara silaturahmi lima parpol anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhir pekan lalu.
Prabowo Subianto menjadi sosok yang paling dicari untuk membahas Pilpres 2024.
Mulai dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, diikuti Ketua Umum PBB Yusrl Ihza Mahendra, dan terakhir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang merupakan penggagas koalisi besar.
Sedangkan PDIP seolah-olah ditinggalkan.
Melihat dinamika politik yang makin tinggi itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung mengumpulkan kader-kadernya di Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023).
Megawati berpendapat, semuanya harus mengingat dan menghidupi prinsip bahwa PDIP menjadi bagian dari tiang negara Indonesia.
“Biar saja berapapun jumlah partai politik di Indonesia, PDIP harus menjadi bagian dari tiang negara. Artinya kapanpun negeri ini ada, PDIP harus jadi partai pelopor yang menjadi tonggak negeri ini,” kata Megawati dikutip dari Kompas.com.
Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. (Foto: Sekretariat Presiden)
Menurut Mega, prinsip itu harus diwujudkan dalam tindakan di lapangan oleh para kader.
“Kalau semua hadir, semua satu rasa dan mau bekerja ke bawah, di tengah rakyat, kita pasti bisa jadi partai pelopor,” tegas Mega.
“Politik itu dinamis, maka kita harus selalu mengantisipasi. Kita tak boleh duduk tenang-tenang saja, terus bergerak,” tambah Mega.
Dirinya lantas mengingatkan para anggota DPR RI itu harus mengikuti aturan partai.
Megawati mempersilahkan untuk berimprovisasi di lapangan, tetapi harus tetap berdisiplin.
“Jadi lakukan disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin tindakan. Ingat juga, hindari zona nyaman. Begitu kita terlena di zona nyaman, maka keinginan untuk maju akan habis. Maka kita harus terus belajar, dinamis, dan berkreasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga hadir dalam acara menyatakan pertemuan pada Sabtu itu penting demi memastikan keselarasan langkah DPP PDIP dan anggotanya dalam mencapai tujuan di pemilu 2024.
Puan juga mendorong agar seluruh anggota Fraksi PDIP untuk semakin rajin bekerja dengan turun ke masyarakat.
“Jadi mari kita rajin turun ke lapangan dan temui rakyat sebanyak-banyaknya di tengah pelaksanaan tugas kita mengikuti rapat-rapat di DPR,” kata Puan.
“Saya berharap fraksi solid dan yang nantinya caleg incumbent bisa mempertahankan kursi, plus bekerja sama dengan baik dengan caleg yang lain, sehingga kita bisa meningkatkan jumlah kursi yang diraih partai di 2024. Mari kita perkuat soliditas di internal kita,” jelas Puan.
Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mengatakan, partainya tak akan berjalan sendirian di Pilpres 2024.
Namun demikian, dia belum bisa memastikan dengan partai mana saja PDIP bakal berkoalisi.
Ini disampaikan Nusyirwan menanggapi wacana pembentukan koalisi besar yang disebut-sebut bakal menggabungkan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Tidak mungkin nanti kita hanya sendirian, pasti akan mengajak untuk membangun koalisi," katanya.
"Itu sudah terbukti sampai saat ini karena di pemerintahan saat ini tidak hanya PDIP saja atau yang mengusungnya saja, tapi juga ada partai yang lain," tuturnya.
Mengepung PDIP
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, wacana koalisi besar merupakan strategi sejumlah partai politik untuk "mengepung" PDIP.
Lewat wacana ini, KIB dan KIR dinilai tengah berupaya membujuk PDIP agar bergabung bersama mereka membentuk koalisi baru.
Adapun KIR digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sementara, KIB dibentuk Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wacana koalisi besar merupakan strategi politik untuk 'mengepung' PDIP agar bersedia menyerahkan golden ticket-nya kepada arus besar partai-partai pemerintah ini," kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).
Umam menduga, koalisi besar cenderung ingin mencalonkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).
Upaya tersebut tampaknya didukung oleh Presiden Joko Widodo yang belakangan semakin sering melempar sinyal dukungan ke Menteri Pertahanan itu.
Sementara, PDIP diharapkan bersedia menempatkan kadernya di kursi calon wakil presiden (cawapres).
Kendati demikian, menurut Umam, baik KIR maupun KIB sadar bahwa keinginan itu sulit diterima PDIP.
Oleh karenanya, mereka mewacanakan pembentukan koalisi besar dengan maksud mempersempit langkah partai banteng, sehingga tak ada pilihan selain PDIP bergabung.
"PDIP tampaknya juga paham bahwa gerbong koalisi besar tengah mengepung dirinya agar bersedia berpuas diri menempati posisi nomor sebagai posisi cawapres," ujar Umam.
Namun, sebagaimana telah terprediksi, kata Umam, PDIP enggan didikte oleh agenda koalisi besar tersebut.
Partai banteng dinilai sengaja membatasi ruang negosiasinya dengan partai-partai yang mewacanakan koalisi besar.
Ini tercermin dari tidak hadirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan Ketua Umum Gerindra, Ketum Golkar, Ketum PKB, Ketum PAN, dan Ketum PPP bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang elektabilitasnya paling besar, PDIP diyakini enggan jika kadernya hanya ditempatkan di kursi calon RI-2.
Karena PDIP memiliki elektabilitas partai yang lebih tinggi, punya capres potensial yang elektabilitasnya juga lebih tinggi, dan bahkan punya golden ticket yang bisa mengusung calon sendiri," kata Umam.
Umam pun menilai, langkah ini mencerminkan keteguhan sikap PDIP yang tidak mudah tergiur bergabung bersama partai-partai yang hendak mendompleng kekuatan mesin politiknya.
Lagi pula, PDIP juga punya jagoan sendiri yang tetap punya kans untuk memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
"Sikap PDIP ini menunjukkan kematangannya dalam berpolitik yang siap dengan segala konsekuensi, baik menang maupun kalah dalam kontenstasi," tutur dosen Universitas Paramadina itu. []
Sumber: Tribunsolo