 |
| Terlihat ratusan guru honorer yang telah mengabdi selama 10 tahun keatas di kalangan dinas pendidikan kota Lhokseumawe memohon untuk di angkat menjadi PNS tanpa tes, hal ini senada dengan program pemerintah. FOTO | DAHLAN AMRY |
LHOKSEUMAWE | SAMUDERAPOS.COM -- Ratusan guru honorer dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi selama 10 tahun keatas di kalangan dinas pendidikan kota Lhokseumawe memohon untuk di angkat menjadi PNS tanpa tes, hal ini senada dengan program pemerintah pusat tentang pengusulan tersebut supaya mereka di jadikan sebagai ASN tanpa tes.
Menurut ketua umum GHN10+ Kota Lhokseumawe, yakni Abdul Hadi, S. Pd yang di konfirmasi oleh SumuderaPos, beliau mengatakan sudah pernah berhasil memperjuangkan afirmasi 35+ saat tes PPPK guru 2021 dan observasi saat tes 2022, walaupun dirinya belum berhasil menjadi ASN (P3K), pengalaman ini di laksanakan bersama ketua umum Haji Nasrullah.
Dalam hal ini beliau memohon izin dan doa restu kepada Kadisdik Kota Lhokseumawe untuk melaporkankan kembali guru dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait yang sudah mengabdi 10 tahun keatas agar memperjuangkan serta mengutamakan nasib kami honorer yang masa bakti sudah lebih 10 tahun keatas melalui RDPU yang sedang berlangsung di pemerintah pusat, oleh karena itu kiranya pemerintah daerah membantu memperjuangkan nasib kami yang selama ini di harapkan.
Lebih lanjut Abdul Hadi, S. Pd mengkhawatirkan terhadap guru dan tenaga honorer pada tahun 2024 tidak lagi di biayai oleh pemerintah, oleh demikian harapannya segera di sahuti oleh pemerintah setempat dengan penuh harap.
Sementara itu hal yang serupa juga di harapkan oleh ketua umum pusat GHN10+ via telepon dan mengatakan "Untuk formasi PPPK 2023, saya minta izin dan doa restu kepada semua Kadisdik, karena saya akan melaporkan Menteri Nadiem, Menteri Anas dan Pak Jokowi untuk meminta tanggung jawab pemerintah terhadap guru honorer sekolah negeri yang masa bakti di atas 10 tahun ke atas," bebernya.
Dia mendesak pemerintah pusat menyiapkan anggaran untuk mengangkat guru honorer negeri dengan masa pengabdian di atas 10 tahun (GHN10 ) tanpa tes tahun ini.
Anggaran ini menjadi penyebab pemda tersendat langkahnya untuk mengangkat guru honorer dan tendik menjadi PPPK.
Cukup banyak guru honorer yang sudah berbakti kepada negara ini di sekolah negeri lebih dari 10 tahun dengan ikhlas. Mereka rela mendapatkan gaji rendah selama puluhan tahun.
"Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab untuk mengangkat GHN10 menjadi ASN PPPK maupun PNS tanpa tes tahun ini," pungkas Nasrullah. (SP/Syuhada)