![]() |
Rakornas Toponimi dan Batas Wilayah |
JAKARTA | SAMUDERAPOS.COM – Pj. Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd siap untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024.
Hal tersebut diungkapkan saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebijakan Toponimi dan Batas Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Grand Horison Serpong, Tanggerang, Provinsi Banten, Kamis 10 November 2022.Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan diiikuti oleh seluruh bupati, walikota dan gubernur se-Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat pemanfaatan data topomini dan batas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan peta tematik, dan mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu.
Dalam sambutannya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa "rakornas ini sangat penting guna memastikan kejelasan wilayah dan tertibnya administrasi pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjamin terlaksananya Pemilu Serentak yang akan digelar tahun 2024 mendatang.
Dalam kesempatan itu juga, Wamendagri juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera mensosialisasikan batas wilayah yang telah ditentukan serta melakukan pemasangan batas dan menertibkan administrasi di wilayahnya.
“Mengingat pentingnya kebijakan topomini dan batas daerah ini, Saya telah meminta kepada bagian pemerintahan dan OPD terkait lainnya untuk lebih berperan aktif dalam memastikan batas wilayah dan kode data wilayah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Kepmendagri 050-145 Tahun 2022” Ungkap Imran.
Imran juga mengatakan bahwa semua tahapan dalam pengimplementasian kebijakan Kemendagri tersebut agar diprioritaskan dan dipercepat mengingat tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 sudah dimulai.
“Saya berharap melalui rakornas ini menjadi titik balik untuk semua daerah di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan perihal pentingnya toponimi dan batas daerah. Artinya harus menjadi prioritas utama seluruh pemangku kepentingan” Tutup Imran. (SP/IHSAN)