.jpeg) |
| AHMAD MARZUKI | PJ GUBERNUR ACEH |
BANDA ACEH | SAMUDERAPOS.COM - Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengingatkan ada 10 isu strategis yang harus ditangani di tahun 2024 dan harus dijadikan sebagai tugas bersama agar lebih mudah dalam upaya penyelesaian dan realisasi.
Hal itu disampaikan Achmad Marzuki saat membuka secara resmi Musrenbang Aceh Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024, di Anjong Mon Mata komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa 11 April 2023.
Disebutkan, 10 isu tersebut adalah Peningkatan Kualitas Demokrasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Pusat pertumbuhan Ekonomi yang masih terhambat.
Selanjutnya, Mitigasi dan Penanganan Bencana, Optimalisasi Kemandirian Pangan, Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam, Nilai tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata masih minim, Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah, Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim serta Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis.
Di Aceh, tahun 2024 mendatang menjadi sangat spesial dan padat, karena selain dengan pelaksanaan Pemilu Serentak, Aceh bersama Sumut juga ditunjuk sebagai tuan rumah bersama gelaran Pekan Olahraga Nasional XXI.
“Merujuk pada kondisi tersebut serta mengacu pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, serta tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Nasional Tahun 2024, maka Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 mengangkat tema Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mensukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak dan PON 2024,” kata Penjabat Gubernur Ahmad Marzuki.
Penjabat Gubernur menambahkan, untuk mendukung tema pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2024 difokuskan pada penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM, Percepatan penurunan angka stunting.
Selanjutnya, Peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah, Percepatan pengembangan kawasan strategis, Penguatan penerapan syariat Islam dan nilai adat istiadat Aceh, Penguatan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berwawasan Lingkungan, serta Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024.
Sedangkan menyangkut kesehatan, Pj Gubernur Aceh mengatakan, program DASHAT yang diterapkan merupakan program BKKBN RI yang dibina oleh BKKBN Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh.
Menurut Ahmad Marzuki, dalam upaya mengatasi persoalan stunting di daerah, melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta baduta/balita stunting, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan memanfaatkan sumber daya lokal (termasuk bahan pangan lokal) yang dipadukan dengan sumberdaya/kontribusi dari mitra lainnya.
Ahmad Marzuki, menyampaikan sangat concern terhadap upaya percepatan penanganan stunting, yang juga merupakan salah satu isu utama pemerintah, dimana prioritas penurunan stunting Nasional yang di instruksikan oleh Presiden pada tahun 2024 mendatang, ditargetkan mampu turun hingga 14 persen.
Ahmad Marzuki melalui program DASHAT ini, diharapkan mampu memberikan edukasi serta memberdayakan masyarakat untuk pemenuhan gizi seimbang, baik bagi balita, ibu menyusui, ibu hamil dan keluarga beresiko stunting, utamanya dengan memanfaatkan sumber pangan lokal maupun sumber daya dari mitra lainnya.
Menurutnya, program DASHAT yang digagas BKKBN itu, bisa menjadi langkah konkret dalam mempercepat penurunan stunting, yang menyasar langsung kepada keluarga berisiko stunting, sekaligus mendorong masyarakat untuk bersama menunjukkan tanggung jawab sosial kepada keluarga yang berisiko tinggi stunting.
Dengan hadirnya Program DASHAT ini, Ahmad Marzuki berharap seluruh gampong, baik yang sudah terbentuk gampong KB maupun gampong Lokus stunting, untuk dapat menyelenggarakan dan menyukseskan pelaksanaan program tersebut sehingga percepatan penurunan prevalensi stunting di Kota Lhokseumawe dapat tercapai pintanya.
Disamping itu, lanjutnya, pada tahun 2023 ini, Aceh juga telah melakukan berbagai upaya penurunan stunting, dengan mengoptimalkan kerja sama dengan Kemenag Lhokseumawe dengan melibatkan KUA Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin bersama tim pendamping keluarga yang telah dibentuk.
Selain itu, pihaknya juga telah mencanangkan Bapak/Bunda asuh anak stunting tingkat gampong se Aceh, melalui surat keputusan Gubernur.
"Keberhasilan program DASHAT merupakan tanggung jawab bersama, termasuk partisipasi masyarakat sebagai pendorong utama percepatan penurunan stunting di ProvinsiAceh" tandasnya Marzuki. [ADVERTORIAL]